Rabu, 12 Januari 2011

Cari duit online terbaru, dan ditambah bisa download ebook gratis lewat top deh,daftar gratis

Rabu, 12 Januari 2011 0 komentar

Cari duit online terbaru, dan download ebook gratis lewat top deh

Resensi oleh:bogisubasti
Cari duit online terbaru lewat top deh dan download ebook gratis..

Cari duit online terbaru lewat top deh ,daftar gratis..adalah cara terbaru dalam mencari rupiah dengan sistem pay per lead,anda akan dibayar per member yang anda ajak.

Pertama anda hanya mencari 3 orang member,,kemudian tiga member tersebut mencari member sejumlah 3 orang dan seterusnya.

Anda akan dibayar per member sebanyak 25 rupiah,memang kelihatan sedikit,,namun sebenarnya ketika 3 oranng member dari anda mencari 3 member selanjutnya maka,,secara otomatis anda akan secara otomatis mendapat rupiah yang banyak.

Mungkin perlu dicoba...mumpung masih sedikit. dan peluang lebih besar untuk menjadi top leader.
Bisnis Dahsyat tanpa modal
Ayo buruan daftar,,gratis, ditambah bisa download ebook gratis, seru kan? banyak manfaat kok,,gak bohong..

Daftar jadi memberku ya ...kalau negara ini rakyatnya kolektif, maka akan membantu dalam pengentasan kemiskinan ..




Top deh,cocok banget bagi kita yang ingin melakukan bisnis di dunia internet.

Manfaatkan kesempatan dan peluang ini,buruan daftar,semoga info ini bermanfaat..amin.Dan semoga bisnis anda, berkah dunia dan akhirat..amin

Jangan lupa daftar di link : http://www.TopDeh.com/?id=10021422

Atau lebih lengkapnya kunjungi di blog :

http://kampusbaca.blogspot.com/search/label/cari%20duit%20online

http://kampusmakalah.blogspot.com/

Terimakasih



read more

Makalah Politik, Pemberantasan Korupsi Dalam Sebuah Negara

1 komentar

PEMBAHASAN

2.1. Pengertian Korupsi
Menurut Fockema Andreae kata korupsi berasal dari bahasa Latin corruptio atau corruptus (Webster Student Dictionary: 1960). Selanjutnya corruptio berasal dari kata asal corrumpere, suatu kata latin yang lebih tua yang berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, mengoyok.
Dari bahasa latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperi Inggris, yaitu Corruption, corrupt; dan Belanda, yaitu corruptie (korruptie). Kita dapat memberanikan diri bahwa dari bahasa Belanda inilah kata korupsi berasal. Menurut transparency international adalah prilaku pejabat publik, baik politikus/politisi maupun pegawai negeri yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau rekan saudaranya dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepadanya. Perbuatan korupsi mencakup unsur-unsur :
1. Melanggar hukum yang berlaku
2. Penyalahgunaan wewenang
3. Merugikan Negara
4. Memperkaya pribadi/diri sendiri
Dalam arti luas korupsi atau korupsi politis adalah penyalahgunaan jabatan resmi untuk keuntungan pribadi.

2.2. Sebab-sebab munculnya korupsi
Menurut Menteri Dalam Negeri Moh. Ma’ruf faktor-faktor penyebab korupsi di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi 4 aspek yaitu:
1. Aspek prilaku individu, yaitu faktor-faktor internasl yang mendorongn seseorang melakukan korupsi seperti adanya sifat taka, moral yang kurang kuat menghadapi godaan, penghasilan yang tidak mencukupi kebutuhan hidup yang wajar, kebutuhan hidupa mendesak, gaya hidup konsumtif, malas atau tidak mau bekerja keras, serta tidak mengamalkan ajaran-ajaran agama secara benar.
2. Aspek organisasi, yaitu kurangya keteladanan dari pimpinan, kultur organisasi yang tidak benar, system akuntbilitas yang tidak memadai, kelemahan system pengendalian manajemen, manajeman cenderung menutupi perbuatan korusi yang terjadi dalam organisasi.
3. Aspek Masyarakat, yaitu berkaitan dengan lingkungan masyarakat dimana individu dan organisasi tersebut berada, seperti nilai-nilai yang berlaku yang kondusif untuk terjadi korupsi, adanya kesadaran bahwa yang paling dirugikan dari terjadinya praktek korupsi adalah masyarakat dan mereka sendiri terlibat dalam praktek korupsi. Selain itu adanya penyalahatrian pengertian-pengeritan dalam budaya bangsa Indonesia (ewuh pakewuh), budaya ketimuran, sowan dan lain-lain.
4. Aspek peraturan perundang-undangan, yaitu terbitnya peraturan perundang-undangan yang bersifat monopolistic yang hanya menguntungkan kerabat dan atau krono penguasa Negara, kualitas peraturan perundang-undangan yang kurang memadai, judicial review yang kuran efektif, penjatuhan sanksi yang terlalu ringan, penerapan sanksi tidak konsisten dan pandang bulu, serta lemahnya bidang evaluasi dan review peraturan perundang-undangan.
Selain itu ada beberapa kondisi yang ikut menyebabkan terjadinya korupsi sebagai berikut:
1. Konsentrasi kekuasaan terpusat pada pengambilan keputusan yang tidak bertanggung jawab langsung kepada rakyat. Misalnya, sering terlihat pada rezim-rezim yang tidak demokratis.
2. Kurangnya transparasi pada level pengambilan keputusan pemerintah.
3. Kampanye-kampanye politik yang mahal dengan pengeluaran dana lebih besar dari pada pendanaan politik yang normal.
4. Proyek yang melibatkan uang rakyat dalam umlah besar.
5. Lingkungan tertutup yang mementingkan diri sendiri dan jaringan “teman lama”.
6. Lemahnya ketertiban hukum.
7. Lemahnya profesi hukum.
8. Kurangnya kebebasan berpendapat atau kebebasan media massa.
9. Gaji pegawai pemerintah yang masih kecil.
10. Rakyat cuek, tidak tertarik, atau mudah dibohongi. Sementara itu, yang gagal memberikan perhatian yang cukup pemilihan umum.
Ketidakadaannya control yang cukup untuk mencegah penyuapan atau sumbangan kampanye.

2.3. Dampak negatif korupsi
Ada berbagai dampak yang ditimbulkan dari tindakan korupsi di masyarakat. Dampak tersebut sebagai berikut :
1. Demokrasi
Korupsi merupakan tantangan serius terhadap pembangunan. Oleh karena dalam dunia politik dapat mempersulit proses demokrasi dan tata pemerintahan yang baik (good governance), yaitu dengan cara menghancurkan proses formal.
2. Ekonomi
Korupsi mempersulit pembangunan ekonomi dengan membuat distorsi dan ketidakefisienan yang tinggi. Dalam sektor privat korupsi meningkatkan ongkos niaga karena kerugian dari pembayaran ilegal, ongkos menajemen dalam negosiasi dengan pejabat korup, dan resiko pembatalan perjanjian atau karena penyelidikan. Walaupun ada yang menyatakan bahwa korupsi mengurangi ongkos (niaga) dengan mempermudah birokrasi, tetapi konsensus yang baru muncul berkesimpulan bahwa ketersediaan sogokan menyebabkan pejabat untuk membuat aturan-aturan baru dan hambatan baru. Korupsi menyebabkan inflasi ongkos niaga dan mengacaukan “lapangan perniagaan”. Korupsi juga mengurangi kualitas pelayanan pemerintahdan infrastruktur dan menambahkan tekanan-tekanan terhadap anggaran pemarintah.
3. Kesejahteraan umum Negara
Korupsi politis berarti kebijaksanaan pemerintah sering menguntungkan pemberi sogok, bukannya rakyat luas. Politikus-politikus “pro bisnis” ini hanya memberikan pertolongan pada perusahaan besar yang memberikan sumbangan besar pada kampanye pemilu mereka.

2.4. Langkah-langkah penanggulangan korupsi
Prasyarat keberhasilan dalam pencegahan dan penanggulangan korusi adalah adanya komitmen dari seluruh strata dalam struktur organisasi, dimulai dari pimpinan tertinggi, pimpinan menengah, pimpinan terendah sampai staf atau pegawai bawahan untuk tidak melakukan tindakan tidak terpuji telah diwujudkan dalam berbagai bentuk ketetapan dan peraturan perundang-undangan.
Tetapi pemberantasan korupsi tidak cukup dilakukan hanya dengan komitmen semata karena pencegahan dan penanggulangan korupsi bukan suatu pekerjaan yang mudah.
Komitmen tersebut harus diaktualisasikan dalam bentuk strategi yang komprehensif untuk meminimalkan keempat aspek penyebab korupsi tersebut. Strategi itu mencakup aspek preventif, detektif, dan represif, yang dilaksanakan secara intensive dan terus menerus serta konsisten tanpa pandang bulu. Strategi Preventive, diarahkan untuk mencegah terjadinya korupsi dengan cara menghilangkan atau memindahkan faktor-faktor penyebab atau peluang terjadinya korupsi. Strategi Detektif, diarahkan untuk mengidentifikasi terjadinya perbuatan korupsi, Strategi Represif, dimana penanggulangan secara represif pada dasarnya merupakan tindak lanjut atas penyimpangan yang ditemukan dari langkah-langkah detektif.

Selanjutnya dalam upaya penciptaan aparatur dalam pemerintahan yang bersih dan berwibawa, Menteri Dalam Negeri Moh. Ma’ruf menekankan perlu dilakukan langkah-langkah kongkrit antara lain :
1. Pengembangan budaya politik, dengan kegiatan utama pada upaya-upaya pemantapan paham, sikap dan orientasi politik masyarakat dan bangsa kearah politik kebangsaan dan kenegaraan, yang diharapkan dapat mengatasi paham, sikap dan orientasi politik perorangan, kelompok ataupun sektarian yang sempit.
2. Mewujudkan kelembagaan yang lebih kokoh dan optimalisasi fungsi-fungsi hubungan antar lembaga eksekutif, legislative dan yudikatif serta kemasyarakatan, sejalan dengan amanat konstitusi.
3. Menyepakati kembali makna penting persatuan dan nasional dalam konstelasi politik yang sudah berubah, mewujudkan upaya rekonsiliasi nasional besera segala kelengkapan kelembagaannya, melembagakan penyelesaian konflik dan sengketa pusat daerah maupun konflik daerah-daerah melalui cara-cara damai dan dmokratis.
4. Penanganan daerah khusus rawan konflik, dengan kegiatan pokok berupa penyelesaian sisa-sisa persoalan yang masih dihadapi beberapa daerah yang dilanda konflik serta pemantauan terus menerus terhadap perkembangan situasi daerah-daerah yang berpotensi terjadinya kerawanan konflik.
5. Memantapkan kebijakan desentralisasi sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang Nomor 32 Tahun 2004;
6. Menyempurnakan peraturan perundang-undangan yang dalam penerapannya dirasakan cukup bermasalah dan menggunakan stabilitas integrasi wilayah NKRI. (Setiap peraturan yang dibuat pemerintah harus menghindari terbentuknya grey area sehingga tercipta aturan main yang jelas dan sanksi yang tegas bagi setiap pelanggarnya.);
7. Menyelenggarakan penataan kewenangan dan penyelesaian peraturan perundang-undangan terkait dengan penataan kewenangan dalam rangka mengeliminir disparitas ekonomi antar wilayah melalui program kerjasama ekonomi antar daerah;
8. Menerbitkan peraturan perundang-undangan yang mengatur dan menegaskan pola hubungan antar pemerintah daerah, agar dapat meminimalkan berbagai permasalahan;
9. Menyelesaikan standar pelayanan minimal secara koordinatif bersama-bersama dengan departeman teknis dan pemerintah daerah.
10. Menyederhanakan prosedur perijinan, penyelenggaraan investasi, pemberian pelayanan kepada masyarakat.

Selain itu setiap komponen bangsa harus memiliki kesadaran tentang bahaya korupsi. Bahaya korupsi telah dituangkan dalam konsideran Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPTPK) yang berbunyi: "Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian negara maupun dari segi kualitas.... Maka, tindak pidana korupsi telah menjadi suatu kejahatan yang luar biasa. Begitu pula dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa."
Kesadaran saja tidak cukup untuk memberantas korupsi tanpa disertai niat yang sungguh-sungguh. Hal ini harus dimiliki terutama oleh para pimpinan/pejabat pemerintah dari tingkat yang tertinggi hingga terendah karena memiliki wewenang dan kekuasaan untuk menegakkan peraturan. Param Cumaraswamy, seorang pakar hukum PBB, menganggap kurangnya kepemimpinan sebagai penyebab luasnya korupsi di Indonesia. Koruptor tidak dapat dikucilkan (isolate) tanpa tindakan tegas dari pimpinan/atasan, demikian juga pegawai yang anti korupsi tidak akan mendapat reward (idolize). Yang terjadi justru bisa sebaliknya, koruptor dilindungi (idolize) dan pegawai anti korupsi dikucilkan (isolate).

Surga korupsi adalah tempat-tempat yang tidak memiliki transparansi dan akuntabilitas. Dengan transparansi masyarakat dapat mengetahui hak dan kewajibannya serta memantau proses pemerintahan yang sedang berjalan. Akuntabilitas memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk menilai kinerja pemerintah sehingga dapat memberikan apresiasi bila kinerjanya baik ataupun memberikan kritik, saran bahkan hukuman bila kinerja pemerintah buruk. Transparansi dan akuntabilitas membatasi ruang gerak para koruptor (ignore dan isolate) dan sebaliknya mendorong aparat pemerintah bekerja lebih baik untuk memperoleh apresiasi yang positif dari masyarakat (idolize).

Sebanyak dan sebagus apapun peraturan yang dimiliki tidak akan ada gunanya bila tidak dilaksanakan secara sungguh-sungguh, konsekuen dan konsisten. Hal inilah yang terjadi di Indonesia. Penegakan hukum merupakan kelemahan utama dalam pemberantasan korupsi. Bahkan dalam proses penegakan hukum dari tahap penyelidikan, penyidikan, hingga persidangan sering tercium aroma korupsi yang kuat namun sangat sukar untuk dibuktikan. Kelemahan penegakan hukum ini sebagai contoh dapat dilihat dari berbedanya perlakuan antara koruptor kakap dan koruptor kecil misalnya pada proses penahanan ataupun vonis yang timpang.


BAB III
PENUTUP

3.1. Kesimpulan
Korupsi merupakan suatu permasalahan sosial yang serius yang sedang dihadapi oleh Negara ini. Korupsi merupakan penyalahgunaan jabatan resmi untuk keuntungan pribadi. Semua bentuk pemerintah/pemerintahan dalam praktiknya rentan terhadap korupsi. ada kondisi-kondisi tertentu yang melatar belakangi munculnya korupsi yang antara lain konsentrasi kekuasaan terpusat pada pengambilan keputusan yang tidak bertanggung jawab langsung kepada rakyat, serta lemahnya ketertiban hukum yang memudahkan pada koruptor. Dari permasalahan sosial ini jelas menimbulkan banyak efek negatife dan Negara yang antara lain adalah demokrasi, ekonomi, kesejahteraan umum Negara. Bentuk-bentuk penyalahgunaan mengkorupsi, serta prostitusi, yang sampai sekarang ini masih sangat sulit diatasi oleh Negara kita.

3.2. Saran
Pemberantasan korupsi di Indonesia harus ditangani secara menyeluruh, konsisten dan berkelanjutan oleh segenap komponen bangsa. Banyak pengalaman positif dari negara-negara lain yang dapat diadopsi oleh Indonesia dalam rangka pemberantasan korupsi. Mengingat korupsi adalah kejahatan yang luar biasa maka pemberantasannya pun harus dilakukan dengan cara-cara yang luar biasa. Semua cara, metode dan pendekatan harus ditempuh agar korupsi dapat segera diberantas atau minimal dapat dikurangi secara drastis.

DAFTAR PUSTAKA

Amir. 2009. http://azzahku.multiply.com/journal/item/3/4I_Dalam_ Pemberantasan_Korupsi, diakses 23 Desember 2009

Anonim. 2007. Pemberantasan Korupsi Tidak Cukup Hanya Dengan Komitmen Semata. http://kepriprov.go.id/id, diakses 23 Desember 2009

Hamzah, A. 2006. Pemberantasa Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada

PERC. 2009. http://www.asiarisk.com/subscribe/siindex.html,
diakses 23 Desember 2009

Transparency Internasional. 2009. Corruption Perceptions Index 2009. http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi/2009/cpi_2009_table, diakses 23 Desember 2009



read more

Makalah Filsafat Hukum Islam

0 komentar


Pengertian Filsafat Hukum Islam
BAB I
PENDAHULAN
Latar Belakang
Secara garis besar Hukum Islam terbagi kepada, pertama , Fiqh ibadat meliputi aturan tentang Shalat, puasa, haji, nazar, dan sebagainya yang bertujuan untuk mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Ketentuan hukum ibadat ini , semula diatur secara global (Mujmal) dalam al-qur’an, kemudian dijelaskan oleh sunnah Rasul- berupa ucapan ,perbuatan atau penetapannya- dan di formulasikan oleh fuqaha ‘ (ahli hukum) kedalam kitab-kitab fiqih. Pada prinsipnyan dalam masalah ibadat, kaum muslimin menerimanya ta’abbudy, artinya diterima dan dilaksanakan dengan sepeuh hati , tanpa terlebih dahulu merasionalisasikannya. Hal ini karena arti ibadah sendiri adalah menghambakan diri kepada Allah. Zat yang berhak di sembah . dan manusia tidak memeliki untuk menagkap secar pasti alasan (illat) dan hikmah apa yang terdapat didalam perintah ibadat tersebut. ini berbeda dengan fiqih muamalah, seperti yang akan di jelaskan kemudian , pertimbangan rasio lebih menonjol.
Kedua fiqih muamalat mengatur hubungan antara manusia denagn semuanya, seperti perikatan, sanksi hukum dan aturan lain, agar terwujud ketertiban dan keadilan, baik ecara perorangan maupun kemasyarakatan. Fiqih muamalat ini sesuai dengan aspek dan tujuan masing-masing.
1.2. Rumusan masalah
Setelah menelusuri beberapa permasalahan mengenai penerapan hukum Islam di indonesia. Maka penulis merumuskan masalah dalam makalah ini. Adapun rumusan masalah dalam makalah ini adalah sebagi berikut :
Bagaimana Pengertian Hukum Islam ?
Bagaimana Latar Belakang keberadaan hukum islam Di Indonesia?
Bagaimana Hukum Islam di Indonesia dan kekuatan Hukumnya?
1.3 Tujuan Penulisan.
Dari beberapa rumusan masalah di atas, maka Tujuan penulisan dari makalah ini adalah sebagai berikut:
Untuk menjelaskan Pengertian Hukum Islam.
Untuk Menjelaskan latar belakang keberadaan hukum islam di Indonesia.
Untuk Menjelaskan Hukum Islam di indonesia dan kekuatan hukumnya.
BAB II
PEMBAHASAN
2.1. Pengertian Hukum Islam
Istilah “Hukum Islam” merupakan istilah khas Indonesia, sebagai terjemahan al-fiqh al-islamy atau dalam konteks tertentu dari al-syari’ah al- islamy. Istilah ini dalam wacana ahli hukum barat digunakan Islamic Law. Dalam al-qur’an maupun al-sunnah, istilah al-hukm al-islam tidak dijumapai. Yang digunakan adalah kata syariat yang dalam penjabarnnya. Kemudian lahir istilah Fiqh. Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai pengertian syariah dan fiqh.
Kata syari’ah dan derivasinya di gunakan lima kali dalam al-qur’an yakni (surat al-syura,42 :13,21. al-A’raf,7 :163, al- Maidah ,5 :48, dan al-Jasiyah,45 :18)
Secara harfiah syari’ah artinya jalan ke tem[at mata air, atau tempat yang dilalui air sungai. Penggunaannya dalam al-qur’an di artikan sebagai jalan yang jelas yang membawa kemenangan. Dalam terminologi ulama Usul al-fiqh, syariah adalah titah (khitab) Allah berhubungan dengan perbuatan mukallaf (muslim,balig,dan berakal sehat), baik berupa tuntutan,pilihan,atau perantara (sebab, syarat,atau penghalang). Jadi konteksnya, adalah hukum-hukum yang bersifat praktis(‘amaliyah).
Pada mulanya kata syari’at meliputi semua aspek ajaran agama, yakni akidah,syari’ah (hukum) dan akhlak. Ini terlihat pada syari’at setiap agama yang diturunkan sebelum Islam. Karena bgi setiap ummat, Allah memberikan syari’at dan jalan yang terang.(al-maidah,5:48) Namun karena agama-agama yang diturunkan sebelum Muhammad SAW. Inti akidahnya adalah tauhid (mengesakan Tuhan), dapat dipahami bahwa cakupan syari’ah ,adalah amaliyah sebagai konsekuensi dari akidah yang diimani setiap ummat. Kendatipun demikian, ketika kita menggunakan kata syari’at , maka pemahaman kita tertuju kepada semua aspek ajaran Islam.
Mahmud syaltut dalam bukunya al- islam ‘aqidah wa syari’ah mendefinisikan syari’ah adalah peraturan yang diturunkan Allah kepada manusia agar dipedomani dalam berhubungan dengan Tuhannya, denagn sesamannya, dengan lingkungannya, dan dengan kehidupan. Sebagai penjabaran dari akidah, syari’ah tidak bisa terlepas dari akidah. Keduannya memeliki hubungan ketergantungan. Akidah tanpa syari’ah tidak menjadikan pelakunnya muslim,demikian juga syari’ah tanpa akidah akan sesat.
Syari’at Islam , diturunkan secar bertahap dalam dua periode Mekkah dan Madinah. Keseluruhannya memakan waktu 22 tahun 2 bulan 22 hari. Sehubungan dengan ini muncul istilah teknis tasyri’(legislasi atau pengundangan). Istilah ini dikemudian hari menjadi salah satu perbendaharaan istilah penting dalam kajian fiqh (hukum Islam). Jadi syari’at adalah produk atau materi hukumnya, tasyri adalah pengundangnya, dan yang memproduksi di sebut syari” (Allah).
Adapun kata Fiqh yang dalam al-qur’an digunakan dalam bentuk kerja(fi’il) disebut sebanyak 20 kali. Penggunaannya dalam al-qur’an berarti memahami. Perhatikanlah, betapa kami mendatangkan tanda-tanda kebesaran, kami silih berganti , agar mereka memahaminya . (al- An’am, 6 :65). Secara etimologis, fiqh artinya paham. Namun berbeda dengan ‘ilm yang artinya mengerti. Ilmu bisa diperoleh secara nalar atau wahyu, fiqh menekankan pada penalaran, meski penggunaannya nanti ia terikat kepad wahyu. Dalam pengertian terminologis ,fiqh adalah hukum-hukum syara’ yang bersifat praktis (amaliyah) yang diperoleh dari dalil-dalil yang rinci.Contohnya, hukum wajib shalat, diambil dari perintah Allah dalam ayat aqimu al-shalat (dirikanlah shalat). Karena dalam al-qur’an tidak dirinci bagaimana tata cara menjalankan shalat, maka dijelaskan melalui sabda Nabi SAW. :”Kejakanlah shalat, sebagaimana kalian melihat aku menjalankannya”. (sallu kama raaitumuni usalli). Dari praktek Nabi inilah, sahabat-sahabat , tbi’in, dan fuqaha’ merumuskan tata aturan shalat yang benar dengan segala syarat dan rukunnya.
Penjelasan diatas menunjukkan bahwa antara syari’ah dan fiqh memiliki hubungan yang sangat erat. Karena fiqh adalah formula yang dipahami dari syari’ah. Syari’ah tidak bisa dijalankan dengan baik, tanpa dipahami melalui fiqh atau pemahaman yang memadai , dan di formulasikan secara baku. Fiqh sebagai hasil uasaha memahami , sangat di pengaruhi oleh tuntunan ruang dan waktu yang melingkupi faqih (jamak Fuqaha) yang memformulasikannya. Karena itulah, sangat wajar jika kemudian, terdapat perbedaan-perbedaan dalam rumusan mereka. Kristalisasinya kemudian dicatat oleh sejarah, terdapat Fiqh Sunny(berpaham ahl al-sunnah wa al-jamaah) dan fiqh syi’I (berpaham Syi’ah, yang mengaku pengikut Ali ibn Abi Tholib). Dikalangan Sunny sendiri, dikenal Fiqh Hanafy, Fiqh Maliky, Fiqh Syafii,Fiqh Hanbaly, dan Fiqh Auza’iy. Yang terakhir kurang populer di Indonesia.
Kendatipun demikian terdapat perbedaan karakteristik antara syari’ah dan fiqh, yang apabila tidak dipahami secar proporsional, dapat menimbulkan kerancuan yang bukan tidak mungkin akan melahirkan sikap salah kaprah terhadap fiqh. Fiqh diidentikkan dengan syari’ah. Agar jelas duduk soalnya, berikut akan dikemukakan perbedaan-perbedaan tersebut. pertama, syari’ah diturunkan oleh Allah (al-syari) , jadi kebenarannya bersifat mutlak (absolut), sementara fiqh adalah formula hasil kajian fuqaha, dan kebenarannya bersifat Relatif (nisbi). Karena syariah adalah wahyu sementara fiqh adalah penalaran Manusia. Kedua , syari’ah adalah satu(unity) dan Fiqh beragam (diversity). Ketiga , syari’ah bersifat otoritatif, maka fiqh berwatak liberal. Keempat , syari’ah stabil atau tidak berubah, fiqh mengalami perubahan seiring dengan tuntutan ruang dan waktu. Kelima , syari’ah bersifat idealistis, fiqh bercorak realistis.
Pemahaman terhadap perbedaan substansi syari’ah dan fiqh ini. Setidaknya menjadikan seseorang dapat arif dan bijaksana menyikapi fiqh. Dengan kata lain, perbedaan pendapat dan pengamalan fiqh adalah sesuatu yang lumrah dan tidak perlu di pertentangkan. Dan pada gilirannya , di antara para pengikut ulama mazhab, akan saling toleran untuk mengerti formula fiqh dari ulama yang diikutinya . fiqh sebagai hasil istinbath (upaya mengeluarkan hukum dari nash) atau ijtihad fuqaha’ yang manusia biasa , meski telah di yakini kebenarannya, tidaklah tertutup kemungkinan terjadi kesalahan di dalamnya. Meskipun dalam hal ini , apabila terjadi kesalahan di dalamnya. Meskipun dalam hal ini , apabila terjadi kesalahan tidak berakibat dikenakan sanksi hukum. Sebagaimana sabda Rasulullah saw: Iza’ ajtihada al-hakim fa asaba falahu ajran wa iza ijtahada fa akhta’a fa lahu ajr wahid ( apabila ia berijtihad dan salah, maka baginya satu pahala).Amir Syarifuddin merinci cakupan pengertian fiqh yaitu :
Bahwa fiqh itu adalah ilmu tentang syara.
Bahwa yang dibicarakan fiqh adalah hal-hal yang bersifat amaliyah furu’iyah
Bahwa pengetahuan tentang hukum syara itu didasarkan kepada dalitafsili (rinci)
Bahwa fiqh itu digali dan ditemukan melalui penalaran dan Istidlal (penggunaan dalil) si mujtahid dan Faqih.
Dengan demikian ,memperhatikan watak dan sifat fiqh adalah hasil jerih payah fuqaha, ia dapat saja menerima perubahan atau pembaharuan , karena tuntutan ruang dan waktu.
Seperti penulis kemukakan ,bahwa hukum islam adalah terjemahan dari al-fiqh al-islamy atau al-syariah al-islamy dan yang penekanannya lebih besar adalah al-fiqh al-islamy, Hasbi Ash-shidieqi mendefinisikan,hukum islam adalah koleksi daya upaya para ahli hukum untuk menerapkan syari’at atas kebutuhan masyarakat.
Jika dalam sepanjang sejarah, kata hukum Islam (Islamic Law) diasosiasikan sebagai fiqh, maka dalam perkembangannya, produk pemikiran hukum Islam , tidak lagi didominasi oleh fiqh. Setidaknya masih ada tiga jenis produk lainnya. Pertama, fatwa adalah hasil ijtihad seorang mufti sehubungan dengan peristiwa hukum yang diajukan kepadanya. Jadi fatwa lebih khusus daripada fiqh atau ijtihad secara umum. Hal ini karena , boleh jadi fatwa yang dikeluarkan seorang mufti ,sudah dirumuskan dalam fiqh, hanya belum dipahami si peminta fatwa tersebut adalah bagi orang yang meminta fatwa saja.
Kedua ,keputusan pengadilan. Produk pemikiran ini merupakan keputusan hakim pengadilan berdasarkan pemeriksaan perkara di depan persidangan. Dalam istilah teknis disebut dengan al-qadla’ atau al-hukm, yaitu ucapan (dan atau tulisan) penetapan atau keputusan yang dikeluarkan oleh badan yang diberi kewenangan untuk itu (al-wilayat al-qada).
Ketiga adalah Undang-undang. Yaitu peraturan yang dibuat suatu badan legislatif (sultah al-tasyri’iyah) yang mengikat kepada setiap warga negara dimana undang-undang itu diberlakukan,yang apabila dilanggar akan mendatangkan sanksi. Undang-undang sebagai hasil ijtihad kolektif (jama’iy) dinamikanya relatif lamban. Karena biasanya, untuk mengubah suatu undang-undang ini, memang tidak setiap negara muslim mempunyainya.
Dari uraian diatas dapat di pahami bahwa hukum islam adalah peraturan-peraturan yang diambil dari wahyu dan di formulasikan dalam keempat produk pemikiran hukum – Fiqh, Fatwa, Keputusan pengadilan, dan Undang-undang- yang di pedomani dan di berlakukan bagi ummat islam di Indonesia.
2.2. Latar Belakang Keberadaannya
Abdul wahab khalaf merinci sebagai berikut :
Hukum kekeluargaan (ahwal al-syakhsiyah) yaitu hukum yang berkaitan dengan urusan keluarga dan pembentukannya yang bertujuan mengatur hubungan suami isteri dan keluarga satu dengan lainnya. Ayat al-qur’an yang membicarakan masalah ini sekitar 70 ayat.
Hukum Sipil (civics/al-ahkam al-madaniyah) yang mengatur hubungan individu-individu serta bentuk-bentuk hubungannya seperti : jual beli,sewa menyewa,utang piutang,dan lain-lain,agar tercipta hubungan yang harmonis di dalam masyarakat. Ayat al-qur’an mengaturnya dalam 70 ayat.
Hukum Pidana (al-ahkam al-jinaiyah) yaitu hukum yang mengatur tentang bentuk kejahatan atau pelanggaran dan ketentuan sanksi hukumannya. Tujuannya untuk memelihara kehidupan manusia ,harta,kehormatan,hak serta membatasi hubungan perbuatan pidana dan masyarakat. Ketentuan ini diatur dalam 30 ayat.
Hukum Acara (al-ahkam al-murafaat) yaitu hukum yang mengatur tata cara mempertahankan hak, dan atau memutuskan siapa yang terbukti bersalah sesuai dengan ketentuan hukum. Hukum ini mengatur cara beracara di lembaga peradilan. Tujuannya ayat al-qur’an mengatur masalah ini dalam 13 ayat.
Hukum Ketatanegaraan (al-ahkam al-dusturiyah) berkenaan dengan sistem hukum yang bertujuan mengatur hubungan antara penguasa (pemerintah) dengan yang dikuasai atau rakyatnya,hak-hak dan kewajiban individu dan masyarakat,diatur dalam 10 ayat.
Hukum Internasional (al-ahkam al-duwaliyah) mengatur hubungan antar negara islam dengan negara lainnya dan hubungan dengan non muslim, baik dalam masa damai atau dalam masa perang. Al-qur’an mengaturnya dalam 25 ayat.
Hukum Ekonomi (al-ahkam al-iqtisadiyah wa al-maliyah). Hukum ini mengatur hak-hak seorang pekerja dan orang yang mempekerjakannya,dan mengatur sumber keuangan negara dan perindustriannya bagi kepentingan kesejahteraan rakyatnya. Diatur dalam al-qur’an sebanyak 10 ayat.
Hukum Islam dalam perjalanan sejarahnya memeliki kedudukannya yang amat penting. Namun sebagian besar, menurut Abdurahman Wahidkini sebagian besar merupakan proyeksi teoritis dan pengkajiannya lebih bersifat ‘pertahanan’ daripada kemusnahan, Bekas-bekasnya dan pengaruhnya yang masih tampak,lambat laun terjadi proses yang menuntut adanya penilaian ulang agar hukum islam tidak kehilangan elan vitalnya dan relevansinya dengan kehidupan masyarakat yang terus menerus berkembang munculnya imam-imam mazhab, masih menurut Abdurrahman Wahid, tidaklah dengan sendirinya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Islam.
Di Indonesia, hukum Islam pernah dan dilaksanakan dengan sepenuhnya oleh masyarakat Islam. Meski didominasi oleh fiqh syafi’I. Hal ini, kata Rahmat djatnika, fiqh syafi’iyah lebih banyak dan dekat dengan kepribadian Indonesia.
Hukum adat setempat sering menyesuaikan diri dengan hukum islam. Di wjo misalnya,hukum waris hukum islam dan hukum adat ,keduannya menyatu dan hukum adat itu menyesuaikan diri dengan hukum islam. Sosialisasi hukum islam pada zaman Sultan Agung sangat hebat, sampai ia menyebut dirinnya sebagai”Abdul Rahman Khalifatullah sayidina Pantagama”, Demikian juga di Banten Pada masa kekuasaan Sultan Ageng Tirtayasa hukum adat dan hukum agama tidak ada bedanya. Juga di sulawesi. Kenyataan semacam ini diakui oleh Belanda ketika datang ke Indonesia. Dibawah ini akan di kemukakan teori-teori berlakunya hukum islam di Indonesia.
Teori Receptio in Complexu
Teori ini dimunculkan oleh Van den berg,berdasarkan kenyataan bahwa hukum islam di terima (diresepsi) secara menyeluruh oleh ummat Islam.
Teori Receptie
Teori Receptie mengatakan bahwa hukum yang hukum berlaku bagi orang islam adalah hukum adat mereka masing-masing. Hukum islam dapat berlaku apabila telah diresepsi oleh hukum adat . jadi hukum adatlah yang menentukan ada tidaknya hukum islam.
Teori Receptie Exit Atau Receptie a Contrario
Teori Receptie Exit atau Receptie a Contrario adalah teori yang mengatakan bahwa hukum adat baru berlaku kalau tidak bertentangan dengan hukum islam.yaitu hukum islam dapat dilaksanakan ,apabila diterima (diresepsi) hukum adat, maka sekarang hukum adat yang tidak sejalan dengan hukum islam harus dikeluarkan ,dilawan atau di tolak.
Hukum Islam di Indonesia Dan kekuatan Hukumnya
Membicarakan kekuatan hukum dari Hukum Islam di Indonesia perlu
Dipahami dari macam produk pemikiran Hukum Islam itu sendiri. Sebagaimana telah penulis kemukakan bahwa setidaknya ada empat produk hukum pemikiran hukum islam yang telah berkembang dan berlaku di indonesia, seiring pertumbuhan dan perkembangannya. Empat produk pemikiran hukum islam tersebut adalah fiqih,Fatwa ulama, hakim,keputusan pengadilan, dan perundang-undangan.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa para hakim dan para pihak yang berperkara dengan berlakunya Kompilasi hukum islam di Indonesia, terikat dan berkewajiban untuk sepenuhnya melaksanakan isinya. Dalam konteks tertentu, sebagai hakim dengan kewenangan ijtihad yang dimilikinya, dapat menyempurnakannya melalui keputusan-keputusan yang dikeluarkannya sebagai yurisprudensi hukum.
Hukum islam dalam bentuk fatwa, seperti fatwa Majelis Ulama Indonesia, sifatnya kasuistik. Ia merupakan respons atau jawaban terhadap pertanyaan yang di ajukan oleh peminta fatwa. Fatwa tidak mempunyai daya ikat, dalam arti si peminta fatwa tidak harus mengikuti isi hukum fatwa yang diberikan kepadanya.
Berikutnya produk pemikiran hukum islam berupa keputusan Pengadilan Agama. Keputusan Pengadilan Agama bersifat mengikat kepada pihak-pihak yang berperkara. Akan halnya produk pemikiran hukum islam yang berbentuk perundang-undangan, bersifat mengikat dan bahkan daya ikatnya lebih luas. Dinamikianya agak lamban, karena sebagai peraturan organik, kadang tidak cukup elastis untuk mengantisipasi tuntunan waktu dan perubahan. Dengan mengambil contoh Undang-undang perkawinan misalnya, yang didalamnya terdapat muatan-muatan hukum Islamnya, ia mengikat semua warga masyarakat Indonesia.
BAB III
PENUTUP
3.1 Kesimpulan
Hukum Islam merupakan istilah Khas Indonesia, sebagai terjemahan al-fiqh al-islamy atau dalam konteks tertentu dari al-syari’ah al-islamy. Istilah ini dalam wacana ahli hukum barat digunakan Islamic Law. Dalam al-qur’an maupun al-sunnah, istilah al-hukm al-islam tidak dijumpai. Yang digunakan adalah kata syari’at yang dalam penjabarannya kemudian lahir istilah fiqih.
Secara garis besar hukum islam terbagi kepada, pertama, fiqh meliputi Ibadat meliputi aturan tentang shalat,puasa,zakat, haji, nazar dan sebagainya yang bertujuan untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya. Kemudian oleh Belanda hal ini di bagi-bagi menjadi 3 teori yang meliputi. Pertama: Teori Receptio in Complexu,Kedua: Teori Receptie,Ketiga: Teori Receptie In Exit atau Teori Receptie a Contrario.
Hukum islam di indonesia sendiri mengacu pada empat produk yaitu, Fiqih,Fatwa (Ulama-Hakim),Keputusan Pengadilan, dan Perundang-undangan. Kemudian kekuatan hukumnya ada yang mengikat dan ada juga yang tidak mengikat.
DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur’annul kariim
Rofiq, Ahmad, Hukum Islam Di Indonesia,Jakarta: Raja Grafindo,1995
Khalaf,Abd al-Wahab,Ilm usul al-fiqh. Jakarta : Maktabah al- Da’wah al-Islamiyah Syabab al-Azhar,1410 H/1990M.
Syaltut,Mahmud,al-islam ‘Aqidah Wa Syari’ah,Mesir:Dar al-Qalam,1996
Wahid,Abdurrahman,(et,al),Kontroversi Pemikiran Islam Di indonesia,Bandung: Rosda Karya,1991.
Syarifuddun,Amir,pembaharuan pemikiran Hukum Islam,Padang : Angkasa Raya,Cet 2,!993.
Abdul Wahab al-Khalaf, ‘ilm usul al-fiqh, Jakarta : Maktabah al-Da’wah al-Islamiyah Syabab al-Azhar,1410/1990,cet.8,hlm.96
Mahmud syaltut, al- islam ‘aqidah wa syari’ah , mesir : Dar al-qalam 1966, halaman 12.
Abdul Wahab Khalaf,op.cit.,hlm. 11.
Noel J. coulson , Conflict and Tension in Islamic Jurisprudence,Chicago: The University of Chicago Press,1969,Hlm .3-116
Lihat al-syafi’I, al-Risalah ,Beirut: Dar al-Fikr,tt.hlm.494
Amir Syarifuddin,Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam,Padang:Angkasa Raya,cet.2,1993.hlm.16-17
Ibid,hlm ,18.
Muhammad Abu Zahrah,usul al-fiqh, Mesir : Dar al-fikr al-Araby,tt,hlm. 40.
Abdul wahab khalaf,op,cit,hlm.32-33
Abdurrahman Wahid, “menjadikan Hukum Islam sebagai penunjang Pembangunan”dalam Tjun surjaman(ed) Hukum Islam Di Indonesia Pemikiran dan Praktek, Bandung : Rosda Karya,1991,hlm.3.
Abdurrahman Wahid,et.al., Kontroversi pemikiran Islam di Indonesia,Bandung : Rosda Karya,1991.hlm 229.
Ibid,hlm.45
Sajuti ,Receptio A contrario,Jakarta: Bina Aksara,1982,hlm.65


read more

 

Source

Gudang Makalah
Kampus Baca

Traffic

Pengikut

Copyright © 2009 Kampus Makalah
Designed by Anak Rantau and XML Coded by Blog Zone